Jakarta - Prabowo Subianto semakin mendekat ke Joko Widodo (Jokowi). Akankah Jokowi segera memberi titik terang dengan menggamit rivalnya di Pemilu 2019 itu?
Gerilya Ketua Umum Partai Gerindra itu terang-terangan dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo menemui para elite politik di lingkaran dalam Jokowi. Gayung bersambut, koalisi Jokowi tak masalah bila nantinya Prabowo merapat.
Dalam Rapimnas Partai Gerindra pada Rabu, 16 Oktober kemarin di Kompleks Hambalang Bogor, Prabowo bahkan menyampaikan sikap politiknya. Ada tiga sikap politik yang disampaikan Prabowo di hadapan para kadernya.
"Sikap politik pertama, Pak Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan-energi, pertahanan dan keamanan yang kuat," kata Dahnil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara Prabowo.
Kedua, Prabowo mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan konsep tersebut untuk lima tahun ke depan. Namun, bila tidak digunakan, kata Dahnil, Prabowo tetap akan bekerja sama untuk kepentingan NKRI.
"Bila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi, kami persilakan baik itu dengan bersamaan dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra. Yang jelas, Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," ujarnya.
Sikap politik ketiga, Prabowo memutuskan terus menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Caranya dengan terus memelihara silaturahmi dan komunikasi dengan semua pihak.
"Yang ketiga, Pak Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara bersilaturahmi dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi Pak Prabowo sampaikan tiga sikap politik itu sebagai sikap beliau," kata Dahnil.
Sikap politik tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapimnas Gerindra yang digelar tertutup. Lantas bagaimana sikap Jokowi?
Meski belum menyampaikan secara langsung sikapnya, Jokowi sudah menerima kedatangan Prabowo di Istana beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi menyampaikan soal koalisi dengan Prabowo yang belum final, tetapi akan disampaikannya langsung bila sudah pasti.
Kini Prabowo sudah jelas menyampaikan sikap. Orang-orang di lingkaran dalam Jokowi yang memberikan respons.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sempat buka suara. Menurut dia, tak ada yang salah jika Gerindra bergabung ke pemerintah.
"Ya bagus-bagus aja, kan nggak ada yang salah kan. Apa aja bisa terjadi," kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Luhut mengatakan masuknya Gerindra juga bukan berarti tidak ada check and balances untuk pemerintah. Dia meyakinkan check and balances akan tetap ada meski Gerindra masuk ke koalisi.
"Ya ada. Masih lah. Check and balances pasti tetap ada," ujarnya.
Pria yang dekat dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu pun tak masalah jika partai berlambang kepala burung Garuda itu mendapat kursi di kabinet meski tak ikut berjuang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Menurut dia, semua hal bisa dilakukan demi bangsa dan negara.
"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar apa saja bisa dilakukan," kata Luhut.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin malah terang-terangan bicara soal rumor kursi menteri untuk Partai Gerindra. Salah satu yang disebut Ngabalin yaitu soal salah satu politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo di kursi Menteri Pertanian.
"Rumor yang beredar kan diusulkan begitu. Mudah-mudahan iya," kata Ngabalin.
Partai Gerindra menegaskan mereka tidak pernah meminta kursi menteri kepada Jokowi. Namun Gerindra mengakui telah menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi, salah satu konsepnya menyangkut soal pertanian.
Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Menteri Pertanian) yang diberikan. Kan kami juga nggak bisa juga, kan ini hak prerogatif Presiden, kami juga kan nggak bisa kemudian minta-minta, 'Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra'. Kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Post a Comment